Kawasan wisata di Barelang di Kota Batam, MI - Hendri Kremer
Kawasan wisata di Barelang di Kota Batam, MI - Hendri Kremer (Anwar Sadat Guna)

Aturan Rangkap Jabatan Kepala BP Batam Masih Digodok

bp batam
Anwar Sadat Guna • 02 Januari 2019 15:53
Batam: Pemerintah masih menggodok aturan rangkap jabatan atau ex-officio kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pemerintah berhati-hati menetapkan regulasi karena ada aturan kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan. 
 
Demikian diungkapkan anggota Tim Teknis Dewan Kawasan, Taba Iskandar kepada Medcom.id, Selasa, 2 Desember 2019. 
 
"Pemerintah masih mencari formulasi regulasi yang tepat untuk ex-officio Kepala BP Batam, yang akan dijabat oleh Wali Kota Batam," ungkap Taba di Batam, Kepulauan Riau. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota DPRD Provinsi Kepri itu mengatakan keputusan pemerintah terkait ex-officio Kepala BP Batam sudah final. Keputusan itu diambil Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Batam, yakni Wali Kota dan Kepala BP Batam. 
 
Keputusan ex-officio, sambung Taba, diambil pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 
 
"Keputusannya final yakni ex-officio, bukan peleburan. Tak ada istilah peleburan BP Batam ke Pemko Batam. Presiden sama sekali tak pernah menyinggung soal peleburan BP Batam," ungkap Taba. 
 
Taba menyayangkan karena informasi yang menyebar di berbagai media soal peleburan BP Batam. Pemerintah, sambung Taba, sama sekali belum menyinggung soal peleburan atau penggabungan BP Batam ke Pemko Batam. 
 
"Pemerintah belum sampai ke sana (peleburan), baru sebatas ex-officio, karena hal itu (peleburan) tidak gampang. Butuh waktu setahun bahkan lebih untuk membahas soal peleburan, bukan sebulan atau dua bulan," ujarnya. 
 
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formulasi regulasi yang tepat soal ex-officio. "Belum ketemu formulasi yang tepat, karena dalam UU No 23 disebutkan bahwa kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan," jelasnya. 
 
Pemerintah, tambah Taba, tak ingin melabrak aturan dan UU terkait penetapan ex-officio. "Dalam waktu dekat, di awal Januari 2019, tim teknis akan menggelar rapat membahas hal ini (regulasi soal ex-officio)," pungkasnya. 
 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi