Buron Korupsi PLTMH Phakpak Barat Ditangkap

Farida Noris 11 Juli 2018 10:31 WIB
kasus korupsi
Buron Korupsi PLTMH Phakpak Barat Ditangkap
Mantan Plt Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan (Dishuttamling) Phakpak Bharat, Sujarwono ditangkap tim Intelijen Kejati Sumut. Medcom.id/Farida Noris
Medan: Tim Intelijen Kejati Sumatera Utara meringkus mantan Plt Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan (Dishuttamling) Phakpak Barat, Sujarwono. Terpidana korupsi pelaksanaan pengadaan konstruksi dan instalasi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hybrid) ini ditangkap setelah buron tiga tahun.

"Yang bersangkutan ditangkap tadi malam, (Selasa, 11 Juli 2018) di lokasi persembunyiannya di Jalan Mardisan Komplek Kehutanan Provinsi Sumut, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Rabu, 11 Juli 2018.

Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menerangkan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat. Pengembangan dilakukan, dilanjutkan pemantauan dan pengintaian.


"Jadi berdasarkan keterangan terpidana, yang bersangkutan bekerja dengan temannya Abdi Superto selaku Direktur PT Maju Jaya Mitra Abadi," terang Leo Simanjuntak.

Sujarwono tidak melawan saat ditangkap. Yang bersangkutan akan diserahkan ke Kejari Dairi hari ini

Sujarwono merupakan terpidana kasus korupsi pelaksanaan pengadaan konstruksi dan instalasi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hybrid) yang bersumber dari APBD Kabupaten Phakpak Barat Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp800 juta pada Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup Dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat.

Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 228.K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Maret 2014, yang menghukum Sujarwo selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terhadap Sujarwono telah dilakukan pemanggilan yang patut menurut hukum sebanyak tiga kali namun dia tidak mengindahkan dan melarikan diri. Kemudian statusnya ditetapkan menjadi buronan oleh Kejari Dairi sejak tahun 2015.


 



(SUR)