"Menyatakan terdakwa Amrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan," kata majelis hakim yang diketuai Robert, Kamis (8/12/2016).
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Terdakwa langsung menerima putusan itu. Sementara JPU Hendri mengaku masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Pasalnya, putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntutnya dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari empat terdakwa lain yang sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Keempatnya adalah Jon Elyas Sentosa Saragih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ramli Sagala selaku ketua Kelompok Kerja unit layanan pengadaan, Direktur CV Bina Husada Wan Kek Ali Sumitro, dan Andrianto selaku rekanan.
Kasus ini bermula saat RSUD Perdagangan mendapat anggaran Rp5 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan 2012 sebesar Rp116 miliar. Para pelaku menggelembungkan harga alat kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
