Dishub Sumsel Kecewa Putusan MA

medcom.id, Palembang: Keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 sangat disayangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel. Hal itu lantaran, upaya yang dilakukan selama hampir setahun sejak disahkannya Permenhub ini menjadi sia-sia.
 
"Karena pencabutan Permenhub ini efektifitas aturan tentunya terhambat," katanya Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Sumsel, Sudirman saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu, 23 Agustus 2017.
 
Baca: Putusan MA Bikin Biaya Taksi Online Kembali Murah
Meskipun begitu, keputusan MA ini diberikan waktu tiga bulan untuk dapat ditinjua ulang kembali. Jadi, pihaknya masih menunggu dari Kementerian Perhubungan.
 
Menurutnya, jika aturan Permenhub ini dicabut dan dibatalkan tentunya operasional taksi online seluruh Indonesia ilegal.
 
"Sekarang saja taksi online itu ilegal apalagi dicabut permenhub nya," ujarnya.
 

 
Baca: Sopir Taksi Makin Kalah
 
Selain itu, sebagai Dishub Sumsel tidak menjamin keselamatan dari taksi online jika 
Taksi konvensional marah. Sebagai Dishub Sumsel pihaknya tidak bisa membela taksi online.
 
"Taksi konvensional ini juga merupakan cikal bakal kendaraan umum. Jika taksi online tidak ada aturannya maka bagaimana nasib taksi konvensional," ujarnya.
 
Keputusan pembatalan 14 pasal PM 26/2017 termaktub dalam putusan bernomor 37/P/HUM/2017. Perkara diputuskan pada 20 Juni 2017 dan diumumkan pada 10 Agustus 2017 di situs resmi MA. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(ALB)