Pada tataran pusat, Presiden telah meneken Perpres Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Perpres ditandatangani Presiden Jokowi pada 1 Juni 2016. Badan ini bertugas mensinkronkan kerja kementerian/lembaga hingga tingkatan pemerintah daerah. “Otorita Danau Toba, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres itu.
Bak gayung bersambut, pemerintah daerah berlomba-lomba menyiapkan program pendukung wisata. Utamanya, pembangunan masyarakat sekitar Danau Toba.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), misalnya. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), wilayah yang dipimpin Bupati Darwin Siagian itu, menggandeng banyak pihak. Termasuk komunitas pegiat wisata maupun budaya.
"Karena kini pariwisata telah melewati batasannya. Tidak cuma alam, tapi juga wisata budaya, religi, dan banyak lagi," kata Kepala Disparbud Tobasa Ultri Simangunsong kepada Metrotvnews.com, baru-baru ini.
Salah satu komunitas yang digandeng adalah Komunitas H3 (Horas Halak Hita). Dengan kerja sama itu, berbagai ajang bakal dihelat. Tak cuma level nasional, tapi juga internasional.
Yang paling dekat, Xtrail Run pada September depan. Lomba lari ini mengambil rute Balige-Muara. Ajang serupa juga akan digelar pada November.
“Tiap bulan akan membuat kegiatan," kata Ultri. Pemkab Tobasa juga menyusun program pemberdayaan masyarakat. Perlunya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar makin sadar dengan wisata.
Danau Toba punya panjang sekitar 100 kilometer, dengan lebar 30 kilometer, dan kedalaman hingga 505 meter (1.666 kaki). Danau ini membentang di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Kabupaten Samosir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
