Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Transportasi, Pelabuhan, dan Maritim Oesman Hasyim, mengatakan, penurunan aktivitas lalu lintas kapal asing akibat kebijakan pemberlakuan tarif layanan hingga 125 persen yang diterapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kebijakan ini, ungkap Oesman, sangat memberatkan pelaku usaha atau perusahaan kapal asing. Dengan kondisi ekonomi global yang lesu saat ini, tarif itu justru akan membuat Batam tidak menarik lagi untuk dimasuki kapal-kapal asing.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Mereka justru lebih memilih sandar di Pelabuhan Singapura yang tarifnya jauh lebih murah dengan fasilitas yang lebih memadai," kara Oesman kaepada Metrotvnews.com, sembari mendesak BP Batam mempertimbangkan lagi kebijakannya soal tarif pelabuhan.
Menurut Oesman, pemberlakukan tarif bayar 125 persen di muka (depan) juga memukul sektor arus bongkar muat barang masuk. Informasi yang dihimpun Kadin Kepri, ungkap Oesman, jumlah arus masuk barang di pelabuhan merosot hingga 50 persen.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian BP Batam. Jika terus dibiarkan maka dikhawatirkanakan semakin berdampak pada geliat perekonomian di Batam yang juga kita ketahui mengalami perlambatan," tegasnya.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan, pemberlakuan tarif 125 persen bayar di muka adalah kebijakan yang diterapkan untuk menata sektor kepalabuhanan di Batam.
Terkait keluhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap tinginya tarif tersebut, ungkap dia, nanti akan dibahas bersama kementerian terkait di Jakarta. "Nanti akan kira bahas lagi di Jakarta. Saya belum dapat memutuskan karena kami hanya pelaksana," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
