Empat kawasan industri yang masuk dalam Objek Vital Nasional Sektor Industri itu adalah, Kawasan Industri Panbil, Kabil, Batamindo, dan Kawasan Industri Bintan. Pengamanan terhadap kawasan-kawasan ini akan melibatkan pihak kepolisian, sekuriti kawasan industri, dan serikat buruh.
"Ini momentum yang bagus untuk menjaga iklim investasi di Batam. Pihak kepolisian, sekuriti dan pengelola kawasan industri, dan serikat buruh bersama-sama menjaga iklim investasi, karena ini kan investor dan merekja tentu membutuhkan rasa aman, dan kepastian hukum," kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian di acara penandatangan naskah kerjasama Pengamanan Objek Vital Nasional Sektor industri di Hotel West Western Premier Panbil, Senin (23/1/2017).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Terkait perekonomian yang agak mengalami perlambatan di Batam karena dampak aksi demo buruh belakangan ini, Kapolda menegaskan bahwa secara umum hal itu tak semata-mata disebabkan oleh aksi buruh tetapi dampak dari ekonomi global yang memang lesu.
"Secara umum hal ini diakibatkan oleh ekonomi yang lesu. Kita ketahui bersama bahwa industri di Batam ini kan seluruhnya ekspor, nah ketika produk diekspor, tidak semuanya terjual karena ekonomi dunia lesu dan pemesanan juga menurun. Ini kemudian berimbas pada ekonomi Batam yang mengalami perlambatan," ungkap Kapolda.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang hadir dalam acara itu mengajak seluruh pihak, kepolisian, pengusaha, BP Batam dan Pemko Batam membangun optimisme di Batam. Selain Batam, pihaknya akan mencanangkan agar enam wilayah lain, yakni Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, Karimun, Anambas, Lingga, dan Natuna juga masuk dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kepri.
"Ini upaya kita agar ekonomi di wilayah lain juga bisa bergairah. Kita harapkan tahun ini 6 wilayah tersebut juga menjadi tujuan investasi yang menguntungkan," kata Gubernur. Sementara itu, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan sedang mengevaluasi sekira 7.500 hektare lahan yang telah dialokasikan kepada investor maupun pengusaha.
Banyak di antara lahan-lahan tersebut menganggur dan tidak dibangun oleh pemiliknya. "Nah, ada sekitar 134 pengusaha yang kami panggil. Kami tanyakan komitmennya untuk membangun lahan tersebut. Jika dalam 1-1,5 tahun lahan tak dibangun maka menjadi hak kami menarik lahan-lahan tersebut," tegasnya.
Sekadar diketahui, realisasi investasi di Batam tahun 2016 mencapai USD400 juta dan BP Batam menargetkan realisasi investasi tahun ini dapat meningkat mencapai USD518 juta. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang mengapresiasi regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan BP Batam dalam menggenjot investasi di Batam.
Tahun 2016 lalu, kata OK Simatupang, ada enam investor yang masuk ke kawasan industri dan memanfaatkan layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) yang diluncurkan BP Batam. "Keenam investor tersebut bergerak di beberapa bidang industri. Tahun ini mereka mulai membangun dan segera akan berproduksi. Diperkirakan ada ribuan tenaga kerja yang dapat terserap," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
