Kaukus Pancasila Nyatakan Bupati Bangka Intimidasi Warga JAI

medcom.id, Jakarta: Permintaan Bupati Bangka terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar hengkang dari Kelurahan Srimenanti, Bangka, Bangka Belitung menuai protes dari Kaukus Pancasila DPR RI. Melalui surat rekomendasi ditandatangani oleh tiga anggota dewan, Kaukus Pancasila menyatakan permintaan Bupati Bangka itu sebagai bentuk kekerasan dan intimidasi.
 
Jumat 5 Februari 2016 merupakan batas akhir 29 warga JAI angkat kaki dari Srimenanti. Keputusan itu merupakan hasil kesepakatan antara Bupati Bangka dengan jajaran pemerintah daerah, kepala lingkungan, dan unsur masyarakat pada 14 Desember 2015. Kesepakatan itu menyatakan akan mencabut domisili anggota JAI dan memulangkan mereka ke daerah asal.
 

(Surat Kaukus Pancasila DPR RI terkait warga Ahmadiyah di Bangka, istimewa)
"Belakangan terjadi peristiwa intimidasi (pelemparan sekretariat JAI) dan ancaman pembunuhan (penyembelihan) terhadap anak-anak," demikian surat diterbitkan pada 1 Februari 2016 yang diterima Metrotvnews.com pada Selasa (2/1/2016) itu.
 
Lantaran itu Kaukus meminta polisi memberikan perlindungan keamanan pada keluarga JAI. Kaukus juga meminta Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri turun tangan membina aparatur negara karena keputusan mengusir warga JAI itu tak sesuai dengan hak asasi warga negara.
 
Surat itu ditandatangani tiga anggota dewan dari partai berbeda. Ketiganya yaitu Maman Imanul Haq dan Yaqut Cholil Qoumas dari Fraksi PKB, serta Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan.
 
Melalui akun Twitternya @samuoqtuqay, Yaqut yang merupakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor meminta pengurus di Bangka mendukung warga JAI.
 
"Sebagai Ketum GP Ansor, saya sudah instruksikan kepada pengurus di sana untuk memback up warga Ahmadiyah di Bangka," tulisnya di Twitter kemarin sore.
 
Ia juga meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) menjadikan konflik dan perbedaan keyakinan sebagai fokus perjuangan. Ia menuliskan permintaan itu di Twitter dan menyampaikan pesan itu atau mention ke Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar.
 
"Kontraksi horizontal akibat perbedaan keyakinan selayaknya juga bisa dijadikan isu penting dalam perjuangan PKB @cakiminpkb @BeritaPKB," tulis Yaqut.
 
Menurut Yaqut, sikapnya bersama dua anggota dewan lain itu diambil setelah pertemuan dengan warga Ahmadiyah. Warga Ahmadiyah mengeluhkan sikap Bupati Bangka yang meminta mereka angkat kaki. 
 
"Mereka diusir karena dianggap penyebab keresahan sebab kepercayaan yang berbeda," tulis Yaqut lagi.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(RRN)