Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Rahmat Gunanjar, bilang sedang menyusun usulan harga kantong plastik. Yang jelas, semua toko modern berjejaring baik minimarket maupun supermarket telah setuju pengenaan tarif.
"Tinggal menunggu disempurnakan. Secepatnya akan berkonsolidasi lagi, karena ini menyangkut masalah teknis," kata Hikmat, saat berdiskusi di Park Hotel, Jalan PHH Mustofa, Bandung, Kamis (4/2/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kemungkinan, kata Hikmat, tarif kantong plastik berbayar sebesar Rp500. Ia menilai, itu ideal diterapkan Kota Bandung. Namun, ia berharap, ada pola perilaku dari warga Bandung membawa kantong sendiri saat berbelanja, tanpa membeli kantong plastik.
Sedangkan Kepala Seksi Bina Peritel Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Supriyanto, menyebut, besaran harga kantong plastik diserahkan ke pemerintah daerah. Tanpa campur tangan pemerintah pusat.
"Ini sebenarnya uji coba, harga disesuaikan masing-masing kota. Kalau ditentukan sekarang, kami, kan, enggak tahu kekuatan ekonomi di masing-masing daerah. Misalnya di Ambon, wali kotanya usul Rp5 ribu, tentu beda dengan di Bandung. Jadi kita serahkan saja," ujar Agus.
Terpisah, Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Deni Herdiana, mengungkap, jumlah sampah mencapai 15 ribu ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 200 ton merupakan sampah kantong plastik.
"Semoga saja aturan ini bisa mengurangi volume sampah di Kota Bandung. Kalau bisa yang mahal sekalian (harga kantong plastik) supaya masyarakat beralih menggunakan yang lain," kata Deni.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor S.71/MENLHK-II/2015 pada 21 Februari 2015. Dalam SE tersebut, menteri meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk produsen serta pelaku usaha melakukan langkah simultan dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik.
Salah satu turunannya, pada 21 Februari 2016, akan dilakukan uji coba plastik berbayar di 22 kota dan 1 provinsi, sebelum diberlakukan serentak di seluruh Indonesia pada Juni 2016 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
