Polrestabes Akui Sistem e-Tilang Jauhkan Pelaku Pungli
?Petugas memantau lalu lintas di Kota Bandung melalui ruang kontrol TMC Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Jumat, 12 Oktober 2018, Medcom.id - P Aditya Prakasa
Bandung: Pemberlakuan bukti pelanggaran elektronik atau e-tilang memudahkan masyarakat yang melanggar lalu lintas. Selain itu, potensi pungutan liar pun bisa ditekan.

Demikian disampaikan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina, Jumat, 12 Oktober 2018. Kemudahan itu menjadi keunggulan pemberlakuan sistem tersebut.

"Keunggulan itu mempermudah masyarakat. Karena tak perlu menjalani sidang. Bayar denda cukup di ATM. Potensi pungutan liar pun berkurang," ungkap Agung di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat.


Sistem e-tilang diterapkan di Bandung mulai Oktober 2017 lalu. Sistem itu merupakan kerja sama antara Dinas Perhubungan, Polrestabes, dan Samsat Bandung. 

Baca: Sistem e-Tilang Dinilai Efektif Tingkatkan Ketertiban Pengendara

Sebelum sistem berlaku, petugas di lapangan memantau pengendara. Bila pengendara melanggar lalu lintas, petugas akan menghentikannya. Petugas mencatat nomor pelat kendaraan dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan pengendara.

Petugas lalu menyita dokumen pengendara. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, pengendara harus mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Pembayaran denda dilakukan usai sidang dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada pihak pengadilan.

"Cara itu berpotensi menimbulkan aksi pungutan liar untuk memangkas proses tersebut," kata Agung.


(Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina di Markas Polrestabes Bandung, Medcom.id - P Aditya)


Namun sistem e-tilang lebih mudah. Petugas di ruang kontrol memantau suasana lalu lintas melalui kamera CCTV yang disebar di beberapa titik di Kota Bandung. Bila ada pengendara yang melanggar, petugas akan mendeteksi nomor polisi kendaraan. Surat tilang pun dikirim ke alamat pelanggar. 

Kemudian petugas menyita dokumen kendaraan dan pengendara. Pelanggar dapat mengambil dokumen tersebut di Markas Polrestabes Bandung bila telah membayar denda.

Pembayaran denda dilakukan dengan sistem daring. Yaitu pelanggar membayar denda langsung ke bank dengan tujuan nomor rekening tertentu.

Masalah muncul bila alamat yang tercatat di Polrestabes Bandung tak sesuai dengan di lapangan. Petugas beberapa kali mendatangi alamat tersebut. Tapi pelanggar tak tinggal di alamat itu.

"Ternyata orangnya sudah pindah dan tidak memperbarui datanya. Kami akan kesulitan. Tapi itu bisa ditelusuri hanya saja memakan waktu lama," ujar Agung.

Penelusuran dilakukan dengan cara bertanya ke beberapa orang yang kenal dengan pelanggar. Setelah alamat didapat, petugas mendatangi dan menyerahkan bukti tersebut.

Kendala itu membuat proses penyerahan surat tilang memakan waktu lama. Bila alamat sudah tepat, surat tilang akan dikirimkan hanya dalam waktu satu hari. Bila alamat tidak tepat, pengiriman dapat memakan waktu sekira satu minggu.

Kondisi itu berdampak pada penindakan penilangan. Lantaran itu, Agung meminta warga dan pemerintah terkait terus memperbarui data. Sehingga penertiban warga pun dapat lebih lancar.




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id