Pendaftaran PPDB SMA/SMK Jawa Barat. (ANT/M Agung Rajasa)
Pendaftaran PPDB SMA/SMK Jawa Barat. (ANT/M Agung Rajasa) (Antara)

Dugaan Kecurangan PPDB Menggunakan KK di Jabar Ditelusuri

PPDB 2019
Antara • 26 Juni 2019 13:11
Bandung: Tim investigasi domisili penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 Jawa Barat menelusuri dugaan kecurangan PPDB, seperti pemalsuan domisili atau alamat calon peserta didik. Mereka memeriksa alamat yang diduga bermasalah.
 
"Sejauh ini, pengaduan ini hanya ada di Kota Bandung. Belum ada temuan pengaduan serupa dari kota dan kabupaten lain," kata Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 Jawa Barat Heri Suherman di Bandung, Rabu, 26 Juni 2019. 
 
Sebanyak delapan siswa yang mendaftar ke SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung diduga menggunakan alamat yang sama di Jalan Bali, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecurangan diduga terjadi karena peminat di kedua sekolah tersebut tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Heri mengatakan tim investigasi sudah diterjunkan memeriksa sejumlah alamat yang dinilai janggal, salah satunya KK yang berlokasi di Jalan Sumatera No. 42 Kota Bandung. Padahal lokasi tersebut merupakan alamat dari SMP Negeri 2 Bandung. 
 
Dia menjelaskan dari penelusuran tim investigasi diketahui pendaftar memang menumpang alamat. KK yang digunakan untuk menumpang alamat, telah diterbitkan lebih dari enam bulan lalu sheingga bisa digunakan untuk mendaftar PPDB sistem zonasi.  
 
Baca: 10 KK Mencurigakan terkait PPDB Ditemukan di Jabar
 
Sementara KK untuk dua lokasi lainnya di Jalan Bali dan Jalan Kalimantan, KK yang digunakan milik warga setempat yang diterbitkan sejak lama. Sehingga menjadi temuan tim investigasi. 
 
"Kalau KK baru malah tidak akan jadi temuan karena tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar," ujarnya. 
 
Heri mengatakan, semua hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dia mengungkap, tim investigasi PPDB sengaja dibentuk untuk memverifikasi domisili riil calon peserta didik baru. 
 
"Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap KK apabila diperlukan.
 
Heri menerangkan, KK dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif