“Memang nantinya akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) nya, syukur-syukur bila memang ada Perwalinya. Untuk saat ini belum ada acuan dari pusat, hanya berupa edaran. Jadi kita fokus pada bagaimana cara menekan jumlah sampah plastik di Kota Solo melalui sosialisasi,” ungkap Widdi, Jumat (19/02/2016).
Pemberlakuan plastik berbayar, ungkap Widdi, perlu adanya aturan supaya kebijakan itu nantinya tidak membawa masalah baru.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Kalau dihargai misalnya Rp500 yang Rp300 untuk ritel sedangkan sisanya untuk pemerintah. Ini yang perlu adanya aturan karena menyangkut masalah keuangan,” kata dia.
Kendati belum menerapkan sampah plastik berbayar pada ritel dan supermarket, Widdi mengatakan pemerintah tetap bergerak untuk menekan jumlah sampah plastik di Kota Solo.
“Minggu (21 Februari 2016) besok, di Solo Car Fee Day, kami akan deklarasikan komitmen bersama untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekaligus sosialisasi ke masyarakat,” papar Widdi.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Solo, Hasta Gunawan mengatakan dalam satu hari di Kota Solo ada sebanyak 260 ton sampah baru.
“Dari jumlah tersebut 20 persennya merupakan sampah plastik, setengahnya disumbang oleh kantong plastik,” terang dia.
Melalui sosialisasi terhadap ritel, supermarket, mal, pasar tradisional dan juga PKL diharapkan produksi sampah plastik di Kota Solo dapat berkurang hingga 50 persen dalam waktu satu tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(MEL)
