Bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu yang aktivitas warganya ditolak warga.
Bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu yang aktivitas warganya ditolak warga. (Ahmad Mustaqim)

Mediasi Buntu, Warga Bantul Diminta Tak Bergejolak Soal Gereja

gereja
Ahmad Mustaqim • 09 Juli 2019 18:54
Bantul: Camat Sedayu, Fauzan Mu'arifin merasa mediasi kasus penolakan kegiatan ibadah di rumah warga yang sudah mengantongi izin menjadi rumah ibadah, gagal menemukan titik temu. 
 
Warga RT 34 Dusun Gunungbulu, Argorejo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menolak. Sementara Pendeta Tigor Yunus Sitorus sebagai pemimpin ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sedayu akan tetap menjalankan ibadah karena mengantongi izin dari pemerintah setempat. 
 
"Selaku camat, mediasi ini tidak berhasil. Beberapa kali mediasi saat ada masalah bisa ada win win solution. Hari ini tak bisa ketemu (solusi)," kata Fauzan di Kecamatan Sedayu usai mediasi, Selasa, 9 Juli 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Mengantongi IMB, Keberadaan Gereja di Bantul Ditolak Warga
 
Mediasi kasus tersebut berlangsung kurang lebih dua jam sejak pukul 9.00 WIB. Jalannya mediasi tetap alot. Warga tetap ngotot karena adanya kesekapatan pendirian bangunan pada 2003 itu seharusnya sebagai tempat tinggal, bukan untuk ibadah. 
 
Namun, Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pemimpin ibadah mengajukan izin mendirikan bangunan sebagai rumah ibadah pada 2017 silam. IMB itu kemudian keluar dengan nomor register 0116/DPMPT/212/I/2019 pada 15 Januari 2019. Dalam IMB itu tertulis nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu. 
 
Dalam mediasi itu, Fauzan memberikan dua pilihan kepada Pendeta Tigor Sitorus, yakni menghentikan peribadatan karena penolakan warga dan tetap melanjutkan ibadah dengan konsekuensi tertentu. Dalam forum itu pula, sang pendeta menyatakan akan tetap menjalankan ibadah setiap hari Minggu pagi. 
 
"Hasil pertemuaan itu akan disampaikan ke Bupati Bantul untuk penanganan lebih lanjut," kata dia. 
 
Ia menyatakan tak bisa menghentikan aktivitas itu. Ia hanya berharap masyarakat tak bergejolak dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat bersama kepolisian. 
 
"Saran saya bisa menghentikan aktivitas sesuai pertimbangan. Tapi semua tetap pada pilihan pak Sitorus.," ucap Fauzan. 
 
Ia menambahkan, sebuah izin bangunan bisa saja dicabut, termasuk rumah ibadah. Pencabutan izin, kata dia, bisa dilakukan ketika dianggap tak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Karena itu, di setiap dokumen perizinan biasa dicantumkan pernyataan apabila ditemukan hal yang tidak sesuai akan dilakukan perbaikan seperlunya."
 
"IMB wewenang kabupaten. Saya hanya bertugas mediasi ini," kata dia.
 
Pendeta Tigor Sitorus mengaku awalnya melakukan ibadah dengan sembunyi-sembunyi sebelum memperoleh izin. Bahkan, saat proses pembangunan sempat dirobohkan. Ia tak tahu siapa yang merobohkan saat proses pembangunan 2003 silam. Ia hanya ingat bangunan dirobohkan saat tembok sudah berdiri dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. 
 
Setelah itu, ia melanjutkan proses pembangunan setelah melengkapi perizinan. Hingga akhirnya IMB tempat ibadah ia dapatkan pada Januari 2019. 
 
Ia menuturkan, GPdI sejauh ini baru ada satu di wilayah Bantul-Kulon Progo. Ia mengatakan, adanya GPdI di Sedayu itu sebagai fasilitas agar jemaat tak perlu pergi jauh untuk beribadah. 
 
Hingga hingga, tak ada penanda atau papan nama bangunan merupakan gereja. Pendeta Tigor Sitorus tak berani memasang papan nama lantaran warga masih menolak. 
 
"Saya tak tahu mengapa tak boleh ada gereja. Beribadah hak semua orang. Itu hak asasi. Beribadah kebutuhan spiritual. Saya serahkan ke prosedur hukum," jelasnya. 
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif