Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo saat pembuatan 'sabuk hijau' di selatan Bandara Internasional Yogyakarta beberapa waktu lalu. Medcom.id-Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim)
Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo saat pembuatan 'sabuk hijau' di selatan Bandara Internasional Yogyakarta beberapa waktu lalu. Medcom.id-Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim) (Daviq Umar Al Faruq)

Alasan Jokowi Tunjuk Bupati Kulon Progo Jadi Kepala BKKBN

bkkbn
Daviq Umar Al Faruq • 13 Mei 2019 18:04
Malang: Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo diangkat menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Putusan itu tertuang di surat Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019.
 
"Iya dari Presiden. Itu kan dokter dan komunikasi publiknya kan, kalau sama bupati kan malah jauh lebih baik untuk mengampanyekan keluarga bencana," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peresmian Jalan Tol Pandaan-Malang di Gerbang Tol Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, 13 Mei 2019.
 
Jokowi berharap, keputusan itu dapat semakin memajukan instansi BKKBN. Apalagi BKKBN kini dipimpin oleh orang yang mengerti medan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya kita harapkan seperti itu. Jelas orang lapangan, tahu masalah detail sebelumnya, dan ya dokter juga. Sudah pas, kita memang cari yang pas," ungkapnya.
 
Baca: Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN
 
Sebelumnya Hasto mengaku menerima surat pemberitahuan diangkat menjadi kepala BKKBN. Adapun surat keputusan itu dikirim melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemberitahuan diterima pada Kamis, 9 Mei 2019.
 
"Amin. Terima kasih doanya. Surat (SK) surat dikirim lewat WA ke saya," kata Hasto saat dihubungi, Sabtu, 11 Mei 2019.
 
Hasto irit bicara menanggapi soal dirinya menjadi kepala BKKBN. Ia mengaku saat ini masih berstatus sebagai Bupati Kulon Progo.
 
Hasto mengatakan, masih menunggu kelanjutan surat keputusan itu. Dia melanjutkan, perlu melaksanakan sejumlah mekanisme untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala daerah. 
 
Hasto menyatakan hendak berkonsultasi dengan partai pengusung, PDI Perjuangan. Selain itu, konsultasi juga hendak dilakukan dengan Gubernur DIY hingga pejabat di Kementerian Kesehatan.
 
Ia menilai, tugas Kepala BKKBN secara teknis sejalan dengan profesinya sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan. "Mungkin dianggap ada hubungannya karena saya ahli obgyn. Secara teknokrasi ada korelasi ke situ," ungkap Hasto.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif