APBD Perubahan 2018 Kota Malang Dikebut
Rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu, 12 September 2018 malam.
Malang: Anggota DPRD Kota Malang yang baru saja dilantik langsung mengebut sejumlah agenda kedewanan yang sempat terbengkalai. Salah satunya dengan menggelar rapat paripurna pada Rabu, 12 September 2018 malam.

Rapat tersebut membahas penyampaian pendapat fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2018.

Selain itu, rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang  sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB tersebut juga membahas tentang penyampaian pengantar rancangan APBD tahun anggaran 2019.


Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kota Malang membacakan pandangan umum atas KUA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2018 masing-masing. Seluruh fraksi menerima usulan eksekutif terkait KUA-PPAS.

Hanya saja, Juru Bicara Fraksi Gerindra Muhammad Ula menyampaikan pandangannya bahwa anggaran yang diajukan pada KUA-PPAS dinilai masih belum rasional dan membuat bingung anggota DPRD yang baru.

"Ada anggaran tidak rasional dan tidak didukung dengan penjelasan yang jelas. Belanja langsung misalnya, ada yang tidak diperinci. Ini membingungkan dewan," katanya saat menyampaikan pandangan umum.

Selain itu, fraksi partai berlogo kepala garuda itu juga meminta penjelasan secara rasional dan objektif oleh eksekutif dalam setiap pos anggaran. Contohnya kenaikan pengajuan anggaran penambahan mobil dinas (mobdin) di beberapa OPD.

"Misalnya di Disperkim, setelah APBD Perubahan nilainya sampai Rp5 miliar. Ada juga lainnya, tertinggi mencapai Rp17 miliar. Kami minta dijelaskan urgensi secara gamblang soal penambahan mobil dinas ini," urainya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP-NasDem, Achmad Subandiri menyampaikan pandangannya bahwa terdapat penurunan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS. Terutama pada pos anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). 

"Kami minta dijelaskan apakah penurunan ini akibat efisiensi atau lemahnya perencanaan. Padahal perkembangan olahraga dan kepemudaan di era Milenial ini jadi isu nasional bahkan global," tuturnya.

Sebanyak 40 anggota PAW DPRD Kota Malang secara resmi dilantik di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kota Malang, Senin 10 September 2018 pagi. Puluhan anggota PAW ini dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puluhan anggota dewan yang baru saja dilantik tersebut mulai bekerja di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu, 12 September 2018. Mereka mendapatkan penjelasan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2018.



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id