"Kedatangan kami ke sini, sesuai perintah presiden. Kami datang ke Bupati Hasto untuk menyampaikan undangan pelantikan kepala BKKBN. Di rencanakan Senin 1 Juli 2019 di auditorium BKKBN Pusat di Halim," kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal usai bertemu dengan Hasto Wardoyo di Kulon Progo, DIY, Kamis 27 Juni 2019.
Ia mengatakan rencana pelantikan ini berdasarkan perintah dari Sekretariat Kabinet dan telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. "Sesuai regulasi, calon Kepala BKKBN akan dilantik oleh Menteri Kesehatan," katanya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Bupati Kulon Progo Diangkat Jadi Kepala BKKBN
Nofrijal mengatakan setelah Bupati Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN memiliki pekerjaan rumah, mulai dari pengisian jabatan hingga menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024.
Pekerjaan rumah pengisian jabatan, dari total 60 jabatan tinggi, sebanyak dua pimpinan madya dan 22 pejabat tinggi pratama setingkat eselon II saat ini tak terisi. Kemudian menandatangani SK pengangkatan hampir 1.000 CPNS dan PNS 2018 yang belum ditandatangani hingga saat ini.
"Ada PR luar dan dalam. Untuk dalam, kita sudah 1,5 tahun tak punya kepala. Maka perlu ada pembenahan pengisian jabatan, tadi saya laporkan ke Hasto," katanya.
Ia juga mengatakan calon Kepala BKKBN Hasto juga diperlukan dalam membenahi pelayanan KB pasca era BPJS, pendataan kondisi nyata keluarga Indonesia, serta memanajemen bonus demografi Indonesia.
"Menyikapi bonus demografi kita perlu memanajemen dengan baik. Puncaknya 2029 atau 2030, diharapkan umur bonus demografi bisa panjang, tak hanya dua tiga tahun saja. Dan juga koordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis lainnya akan lebih mantap," katanya.
Hasto mengatakan dirinya bakal belajar lebih banyak terkait tugas BKKBN.
"Prinsip saya harus belajar banyak. Karena pengalaman saya lebih banyak di pemerintahan daerah bukan departemen. Yang kedua belajar substansi bahwa ada banyak hal yang harus disikapi terkait masalah di Indonesia," kata dia.
Hasto juga berpesan kepada seluruh pejabat di Pemkab Kulon Progo dan penggantinya melanjutkan seluruh program pembangunan Kulon Progo bisa dilanjutkan, terutama yang terkait dengan kesiapan menjadi kota bandara.
Adapun pekerjaan yang belum terselesaikan, yakni Tol, JOR, JJLS, kereta api yang telah kita konsep harus diwujudkan, termasuk pengoperasian Rumah Sakit Internasional pada Januari 2019 harus jalan, begitu juga dengan embarkasi dan imigrasi.
"Kami berharap menjalankan tugasnya sesuai jalur. Jangan ada kepentingan selain untuk
membangun daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
