Orang nomor satu di Kota Bandung itu keukeuh badan tersebut sudah diwakili Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DPPK).
Baca: Wagub Jabar Desak Bandung Bentuk BPBD
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kan saya sudah bilang, kita punya dinas penanggulangan bencana, sama saja. Ada bencana dibantu urusan pengungsiannya, dibantu urusan logistiknya, enggak beda, cuma beda judul saja," ujar pria yang akrab disapa Emil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (25/10/2016).
Emil menegaskan, fungsi dinas tersebut pun tidak memiliki perbedaan dengan BPBD. Bahkan dari sisi anggaran, Pemkot dengan DPRD Kota Bandung, diklaim Emil, sudah menyepakati DPPK sebagai dinas yang bergerak dalam kebencanaan yang terdapat di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK)
"Kesepakatan dengan dewan bahwa itu sudah memadai. Kan SOTK itu dibahas dewan, disepakatinya dengan dinas penanggulangan bencana dan kebakaran. Tidak membedakan dari sisi output-nya, hanya beda judul saja," imbuh Emil.
Emil mengatakan, segala sesuatu yang terjadi di Kota Bandung, pihaknya tidak memiliki kewenangan sepenuhnya.
Sebab, terdapat beberapa kawasan yang dikelola oleh Pemprov Jabar. Seperti di kawasan Setiabudi yang terjadi banjir dan menelan seorang korban jiwa pada Senin (24/10/2016).
"Jalan di Bandung itu ada yang milik nasional, provinsi, dan kota. Yang kemarin ada yang meninggal itu jalan provinsi, saya secara teknis anggaran enggak bisa mengintervensi itu," urainya.
Disinggung mengenai banjir yang melanda Bandung kemarin, Emil pun menyatakan hal itu tidak sepenuhnya tanggung jawab Pemkot Bandung. Diakuinya, beberapa daerah juga terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU) melibatkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Pemprov Jabar.
"Jadi kepada mereka-mereka ya harusnya turut membantu menyelesaikan. Enggak hanya berkomentar saja, bahwa problem banjir ini tidak 100 persen ada pada kewenangan pemkot," tegas Emil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
