Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi sembilan penghargaan tersebut. Terlebih, penghargaan didapat menjelang masa kepemimpinannya berakhir.
"Penghargaan ini tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Wali kota Se-Jawa Timur atas kerjasama nya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat," kata Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Penyerahan penghargaan berlangsung di alun-alun Sidoarjo, Jatim, pada Selasa 25 April 2017. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto turut menghadiri acara peringatan Otonomi Daerah dan penyerahan anugerah tersebut.
Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat. Salah satu penghargaan yang didapat Jatim yaitu Provinsi dengan Kinerja Terbaik Tertinggi Nasional.
Tak hanya itu, beberapa kabupaten di Jatim juga mengantongi penghargaan sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional. Yaitu Sidoarjo, Lamongan, Banyuwangi, dan Probolinggo.
Kota-kota di Jatim pun tak kalah berprestasi. Kota Surabaya dan Kota Mojokerto mendapat penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional.
Pakde Karwo mengibaratkan jabatan gubernur layaknya dirigen. Gubernur harus bisa menjadi pemimpin agar bupati dan wali kota turut menjadikan masyarakat Jatim lebih maju nan sejahtera.
Pakde Karwo mengaku bekerja sama dengan bupati dan wali kota yang memiliki etos kerja tinggi. Sehingga Jatim mampu bersaing dan berinovasi untuk menyejahterakan masyarakat.
Jatim, Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha
Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah di provinsi itu sukses menyejahterakan masyarakatnya dalam waktu tiga tahun berturut-turut.
Jatim merupakan provinsi yang pertama kali menerima penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha pada REPELITA I dari pemerintah, di tahun 1974. Penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur saat itu, Raden Panji Moh. Noer, untuk periode penilaian tahun 1969-1973.
Kedua, Jatim kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha ditahun 2014. Penghargaan itu sempat terhenti selama 40 tahun lantaran adanya perubahan sistem pemerintahan sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Ketiga, di Tahun 2017, Jatim juga tercatat sebagai provinsi terbaik berdasarkan kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat. Jatim, dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional.
Kunci keberhasilan Pemprov Jatim dalam memperoleh penghargaan menggunakan 142 indikator kunci. Diantaranya, pengembangan pembangunan yang berbasis partisipatoris, yakni masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembangunan sehingga memunculkan berbagai inovasi. Kedua, Pendekatan yang sama dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yang terlihat dari berbagai program Pemprov. Jatim yang tertuang dalam program kerja perangkat daerah.
Demikian pula, pendekatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur atas kemampuan mempertahankan Jawa Timur dalam penerimaan penghargaan sebanyak tiga kali.
(RRN)
